"Air tidak mengenal batas negara, begitu pula masalah yang muncul dari pengelolaannya." Dengan semangat ini, Pemerintah Kabupaten Belu bersama berbagai pemangku kepentingan berkumpul di Atambua untuk membahas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam sosialisasi proyek Management of Indonesia and Timor Leste Transboundary Watershed (MITLTW). Kegiatan ini menyoroti pentingnya kajian tata kelola DAS dalam perencanaan pembangunan daerah serta dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Kolaborasi Lintas Batas untuk Kelestarian DAS

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu, Marsianus Loe Mau, menekankan bahwa pengelolaan DAS tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga nilai budaya dan hubungan antarmasyarakat di perbatasan.

"Kita perlu memikirkan agar ke depan tidak terjadi permasalahan terkait batas wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar DAS," ujarnya.

Dengan keterbatasan anggaran daerah, ia juga menyoroti pentingnya intervensi dalam ketahanan pangan masyarakat yang bergantung pada lahan di kawasan DAS.

Sementara itu, Kepala BP4D Kabupaten Belu, Rene Bere Baria, menyatakan bahwa kajian lingkungan yang dilakukan dalam proyek ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD 2026, dan LKPD Perubahan 2025. Ia menegaskan bahwa tata Kelola DAS berpengaruh luas, tidak hanya pada aliran sungai tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebutuhan energi, di mana masyarakat masih bergantung pada kayu bakar akibat konversi minyak tanah ke gas yang belum optimal.

Kajian DAS untuk Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

Johan Rachmat Santosa, Technical Lead dari Inovasi Tangguh Indonesia (InTI), menegaskan bahwa kajian Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) yang akan dilakukan tahun ini bertujuan untuk memastikan tata kelola DAS terintegrasi dalam RPJMD dan kebijakan pembangunan daerah lainnya.

"TDA tidak hanya melihat aspek biofisik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Penggunaan lahan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko erosi dan bencana lingkungan. Oleh karena itu, hasil kajian ini harus menjadi dasar bagi regulasi yang lebih inklusif dan berbasis bukti," jelasnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan integrasi pengelolaan DAS dalam perencanaan desa di Kabupaten Sikka sebelumnya, yang mampu mengamankan alokasi dana hingga 80% untuk tata kelola DAS. "Model ini bisa diterapkan di wilayah lain dengan dukungan aktif dari komunitas dan Forum DAS sebagai penggerak utama," tambahnya.

Peran Forum DAS dalam Harmonisasi Kebijakan

Lebih lanjut, Johan menekankan bahwa Forum DAS memainkan peran kunci dalam memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. "Keberadaan forum ini bukan sekadar wadah diskusi, tetapi juga penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar pengelolaan DAS tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Dengan integrasi kajian ilmiah dan praktik lokal, diharapkan tata kelola DAS Lintas Negara seperti di Talau Loes dan Mota Masin ini dapat menjadi model percontohan bagi wilayah lain di Indonesia termasuk di 8 DAS lintas negara lain di wilayah Indonesia dan Timor-Leste dan DAS lintas Negara lain di Kaltara dan Papua ke depannya.

"Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak akan memastikan bahwa sumber daya air tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang," ujar Johan.

Selain di Kabupaten Belu, tim InTI juga mendapat sambutan baik saat melakukan koordinasi di Kabupaten Malaka pada 11 Maret 2025. Dalam pertemuan dengan BP4D dan Wakil Bupati Malaka, proyek MITLTW dijelaskan dan mendapat respons positif. Kepala BP4D Kabupaten Malaka, Raymon Yani Baria, menyarankan agar InTI menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah kabupaten sebagai bagian dari prosedur kemitraan.

Sementara itu, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, menyambut baik koordinasi langsung dengan InTI, bahkan membuka pintu komunikasi untuk koordinasi lebih lanjut. Beliau juga termotivasi untuk terlibat langsung dalam kunjungan ke beberapa desa di Daerah Aliran Sungai Mota Masin di Malaka. Pada akhir koordinasi, tim InTI bertemu langsung dengan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, dan mendapatkan dukungannya untuk pelaksanaan Program MITLTW di wilayah tersebut.