Yogyakarta, 21 Februari 2025 – Bisakah Indonesia dan Timor-Leste menetapkan standar global baru untuk kerja sama air lintas batas? Proyek Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Indonesia-Timor-Leste (MITLTW) dimaksudkan untuk memastikan hal itu. Karena tekanan pada sumber daya air terus meningkat, inisiatif ini mengambil langkah-langkah tegas untuk meningkatkan tata kelola kolaboratif ekosistem air tawar di DAS Talau-Loes dan Mota Masin.

Didanai oleh Global Environment Facility (GEF) melalui Conservation International (CI), program 60 bulan ini dilaksanakan di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan, bekerja sama dengan Inovasi Tangguh Indonesia (InTI). Inisiatif ini bertujuan untuk melindungi air, makanan, dan mata pencaharian bagi masyarakat di daerah lintas batas yang kritis ini sambil berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6.5.2, yang berfokus pada kerja sama operasional untuk sumber daya air bersama. Untuk memastikan kolaborasi yang luar biasa, dilakukan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan dan InTI di kantor InTI di Yogyakarta.

Salah satu fokus utama dari program ini adalah memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan. Analisis Diagnostik Transboundary (TDA) akan dilakukan pada tahun pertama program. Hasil TDA akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan rencana untuk membangun kapasitas Joint Forestry Working Group (JFWG) dan satuan tugas masyarakat untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Di luar tata kelola, MITLTW menerapkan rencana aksi strategis yang secara langsung akan meningkatkan ketahanan air, keberlanjutan pangan, dan ketahanan masyarakat di kawasan ini. Inisiatif ini mencakup 260.489 hektar di Talau-Loes dan 9.236 hektar di Mota Masin, dengan potensi dampak di 465.601 hektar. Sistem pemantauan dan evaluasi terstruktur akan memastikan kemajuan dan adaptasi yang berkelanjutan.

Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si., Direktur PDASRH, menekankan pentingnya kolaborasi dalam memastikan keberhasilan program.

"Peran PDASRH bersama InTI dapat dieksplorasi lebih lanjut, terutama dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang harus terlibat. Kami juga berharap Komponen 3 dari program ini dapat berfungsi sebagai pengalaman belajar yang berharga, memberikan wawasan untuk replikasi di masa depan di wilayah lain. Selain itu, dapat dijadikan acuan evaluasi dan perbaikan kebijakan di lingkungan Direktorat," jelasnya.    

Pada Februari 2025, program ini telah mencapai beberapa tonggak sejarah. Proses persetujuan hibah GEF telah diselesaikan oleh Conservation International, dan upaya pemetaan dan koordinasi pemangku kepentingan awal telah dimulai di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan tim operasional MITLTW sekarang, upaya peningkatan kapasitas telah dimulai, dengan fokus pada tata kelola, manajemen keuangan, dan perlindungan lingkungan.

Ke depan, program ini akan memasuki fase penting. Dari Februari hingga Maret 2025, rencana kerja tahunan akan dikembangkan selaras dengan kerangka kerja Conservation International. Pada April 2025, Lokakarya Awal akan mempertemukan para aktor kunci dari Indonesia dan Timor-Leste, menyiapkan panggung untuk kolaborasi lintas batas yang lebih dalam. Bulan-bulan berikutnya akan fokus pada pemetaan pemangku kepentingan dan kebijakan untuk menetapkan mekanisme tata kelola yang efektif. Pada pertengahan 2025, sebuah langkah untuk membentuk Kelompok Kerja Hutan Bersama dan satuan tugas masyarakat untuk mengawasi pengelolaan DAS lintas batas, memastikan kerja sama terstruktur dan jangka panjang akan disampaikan.

Inklusivitas tetap menjadi prinsip panduan MITLTW. Setidaknya 40 persen pemangku kepentingan pemerintah dan 25 persen perwakilan masyarakat yang terlibat dalam program ini adalah perempuan, memastikan bahwa pengambilan keputusan beragam dan adil.

Seiring dengan kemajuan MITLTW, kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilannya. Pembuat kebijakan, organisasi lingkungan, dan masyarakat lokal didorong untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan sumber daya air bersama Indonesia-Timor-Leste. Melalui komitmen bersama dan strategi inovatif, program ini berpotensi menjadi model tata kelola air lintas batas di seluruh dunia.