Setelah peluncurannya melalui Inception Workshop di Kupang, NTT, 21 – 23 Mei 2025, Program TIWA (Timor Island Watersheds) yang awalnya bernama MITLTW (Management of Indonesia and Timor Leste Transboundary Watersheds) melanjutkan langkahnya di Kabupaten Malaka, NTT. Diskusi bersama antara Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) selaku lembaga pelaksana program di wilayah Indonesia dalam Pertemuan Sosialisasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Malaka, pada tanggal 27 Mei 2025, berlangsung baik dengan terus mengemukakan semangat kolaboratif

Dibuka oleh Dr. Leonarda Sofiani Rame, S.T., M.Si. selaku PLH Kepala BAPPERIDA Kabupaten Malaka, menyatakan apresiasi dari pemerintah Malaka karena program ini bisa menjadi bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan, berbasis lingkungan, dan berwawasan regional.

“Malaka memiliki tantangan yang unik karena berada di lintas batas, memikul tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam lintas batas,” kata Leonarda.

“Keterlibatan pemerintah Malaka tidak sekedar keterlibatan secara administratif tapi perwujudan tanggung jawab dan komitmen untuk mengarusutamakan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Johan Rachmat Santosa, Technical Lead dari InTI, menyambut baik apresiasi tersebut dan menyampaikan bahwa program ini adalah program kolaboratif, tidak bisa dilakukan sendiri.

“Kolaborasi kita bangun karena kami tidak mungkin berjalan sendiri, ini menjadi kunci. Jadi dengan kehadiran para perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya pada hari ini, sungguh menjadi awal yang baik,” sambut Johan.

“Program ini akan berjalan selama lima tahun, hingga tahun 2030 mendatang. Dan walaupun program ini mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS), namun sebetulnya tidak sekedar menyangkut tentang sungai melainkan semua aspek penghidupan dan konservasi yang ada di kawasan DAS, khususnya DAS Lintas Batas Negara Motamasin,” Johan menambahkan.

Selain komponen-komponen utama dalam program ini, unsur Pengamanan dan Perlindungan (Safeguarding and Protection) pun disampaikan.

“Jangan sampai dalam pelaksanaannya, program ini malah mengabaikan kebutuhan masyarakat, atau malah mengganggu atau merusak tatanan, lingkungan, kearifan lokal, dan sumber penghidupan masyarakat yang sudah ada,” kata Phoebe Pandyopranoto, Project Lead InTI.

Oleh karenanya, kajian Diagnosis DAS Lintas Batas Negara akan dilakukan secara mendalam. Tidak hanya melibatkan akademisi dari perguruan tinggi, namun kajian ini dilaksanakan secara partisipatif bersama dengan masyarakat agar kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat bisa tertangkap dalam kajian ini.

“Sehingga Rencana Aksi Strategis Pengelolaan DAS Lintas Batas yang disusun  berdasarkan hasil kajian tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dari masyarakat dan dapat sejalan dengan program-program pemerintah Kabupaten Malaka khususnya untuk wilayah Indonesia dan Covalima untuk wilayah Timor-Leste,” kata Johan dalam penjelasannya.

Berbagai pemangku kepentingan dari desa, dinas teknis, dan kelompok masyarakat menyampaikan sejumlah usulan penting dalam pertemuan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Timor Island Watersheds (TIWA). Perwakilan masyarakat desa perbatasan menyoroti kebutuhan pelatihan peningkatan kapasitas pengembangan penghidupan dan pelestarian sumber daya bagi kelompok petani, peternak, dan perempuan. Persoalan pengelolaan air bersih juga menjadi isu mendesak yang perlu ditangani dengan pendekatan terpadu.

Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Sosial menekankan perlunya ketersediaan data terpilah yang termutakhirkan dari desa sebelum kegiatan dimulai, agar program menjadi inklusif dan mampu menyasar kelompok rentan dan berisiko dalam masyarakat secara tepat. Sementara itu, Dinas Pariwisata melihat potensi pengembangan zona wisata bersama Indonesia–Timor Leste, berbasis ekowisata, budaya, dan kuliner lokal. Hal ini diharapkan mendorong pemberdayaan UMKM dan perempuan, sekaligus menciptakan destinasi wisata lintas batas yang inklusif dan menarik.

Dinas Pengelola Perbatasan turut menyampaikan isu-isu seperti degradasi lingkungan, perdagangan ilegal, dan keterbatasan akses ekonomi. Mereka mengusulkan agar tata ruang dan peta jalan  pengelolaan kawasan perbatasan disusun secara partisipatif dan adaptif. Pembentukan kelompok kerja masyarakat mejadi wujud pentingnya prinsip safeguarding dalam seluruh tahapan program—melindungi hak masyarakat, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, serta memastikan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan Pengurangan Risiko Bencana pun diangkat dalam pertemuan ini oleh perwakilan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana. Diharapkan, kajian yang dilaksanakan juga membawa informasi terkait tingkat risiko di titik-titik rawan bencana yang ada di Kabupaten Malaka, terutama di wilayah DAS Motamasin.

Pertemuan ini mencerminkan kuatnya komitmen dan partisipasi aktif berbagai pihak dalam menyukseskan Program TIWA. Semua usulan akan dikompilasi sebagai bagian dari perencanaan kerja program bersama dengan CI Timor-Leste. (InTI)